Pemerintah Korea Selatan akan segera melonggarkan sebagian batas jumlah pinjaman KPR untuk meningkatkan pasar real estate.
Para ahli pemerintah dan sipil berkumpul bersama di kantor kepresidenan selama akhir pekan guna membahas konsentrasi tentang langkah untuk menghidupkan kembali permintaan domestik. Para peserta yang hadir dalam rapat itu meminta untuk melonggarkan rasio penghasilan untuk utang atau Debt-To-Income (DTI) yang merupakan sarana utama untuk mengontrol jumlah pinjaman untuk pembelian rumah.
Selama ini, pemeringtah telah menggunakan sistem batas rasio DTI untuk mengurangi utang rumah tangga bermasalah dan mengamankan kondisi kesehatan keuangan nasional.
Penasehat ekonomi senior kepreisdenan, Kim Dae-ki mengatakan dalam pengarahan bahwa kerangka dasar DTI akan dipertahankan, tetapi bagian-bagian tidak masuk akal dari sistem tersebut akan mengalami perbaikan.
Selain itu, pemerintah akan meninjau ulang sistem pemberian kemudahan beban peminjam KPR yang telah jatuh tempo untuk pengembalian pinjaman mereka, karena mereka sedang mengalami kesulitan akibat turunnya harga perumahan.
Pemerintah juga mempertimbangkan akan menurunkan pajak konsumsi untuk lapangan golf dengan tujuan lebih banyak orang Korea menikmati hobi di dalam negeri dan bukan hanya di luar negeri.