Pemerintah Seoul mengeluarkan kebijakan komprehensif untuk melindungi informasi pribadi di sektor keuangan, berkaitan dengan kebocoran informasi nasabah secara massal dari beberapa perusahaan kartu kredit diawal tahun ini.

Berdasarkan kebijakan ini, perusahaan-perusahaan keuangan tidak boleh meminta nomor induk penduduk kepada pelanggan, kecuali dilakukan saat transaksi pertama. Pasca transaksi, informasi pribadi itu tidak boleh disimpan lebih dari 5 tahun.

Meskipun belum selesai masa 5 tahun tersebut, perusahaan keuangan harus segera menghapus informasi terkait bila nasabah memintanya dihapus.

Mulai bulan Juni kedepan, jika pelanggan meminta, kontak bisnis melalui telepon dari seluruh perusahaan keuangan juga harus dihentikan, yang disebut sistem ‘Do not call’.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Hyon Oh-seok mengungkapkan selain sektor keuangan, langkah perlindungan informasi pribadi di sektor telekomunikasi, medis dan sektor publik juga akan dikeluarkan pada paruh pertama tahun ini.