Anggota parlemen oposisi di Komite Lingkungan Hidup dan Buruh Majelis Nasional telah mengangkat masalah terkait keputusan pemerintah yang menunda implementasi rencana insentif bagi kendaraan dengan emisi karbon rendah.

Anggota parlemen Lee In-young, Eun Soo-mi, dan bersama-sama anggota lainnya di komite mengadakan konferensi pers di parlemen pada hari Selasa (2/9/2014).

Para anggota parlemen oposisi dari Partai Koalisi Politik dan Demokrasi Baru mendesak pemerintah menarik keputusannya memundurkan sosialisasi program insentif pada akhir 2020.

Mereka berpendapat penundaan implementasi ini bisa menghilangkan kebijakan yang mendukung masyarakat kelas pekerja. Mereka mengatakan rencana insentif itu adalah untuk menyubsidi mereka yang membeli mobil ramah lingkungan dengan pajak yang dikumpulkan dari para pengguna bahan bakar besar.

Dalam konferensi pers, anggota parlemen juga meminta Menteri Lingkungan Hidup mundur untuk bertanggung jawab atas keterlambatan itu.

Program tersebut menyubsidi mobil berukuran kecil yang mengeluarkan gas rumah kaca lebih sedikit dan memberikan pajak lebih tinggi pada kendaraan-kendaraan kelas menengah dan besar. Program tersebut akan diperkenalkan mulai Januari tahun depan, namun kini ditunda hingga tahun 2020.