Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Choi Kyung-hwan mengatakan penerapan Sistem Puncak Gaji di lembaga publik bukan masalah negosiasi antara kalangan buruh, pengusaha dan pemerintah.  
 
Hal itu dikatakan Wakil Perdana Menteri Choi kepada wartawan di sela-sela pertemuan Menteri Keuangan negara-negara kelompok 20 ekonomi utama di Turki,  tgl.6 September lalu. Menurutnya, pemerintah berencana untuk menyelesaikan penerapan Sistem Puncak Gaji di lembaga publik pada akhir tahun ini, sehingga bisa diterapkan dengan cepat.  
 
Choi mengatakan permintaan dari pihak buruh untuk membahas Sistem Puncak Gaji hanya merupakan alasan untuk menghindari negosiasi. Dia juga menegaskan, kini sudah  saatnya pihak buruh memberi keputusan soal negosiasi antara kalangan buruh, pengusaha dan pemerintah.
 
Wakil Perdana Menteri Choi menambahkan, penerapan Sistem Puncak Gaji harus melewati proses legislasi di parlemen, sehingga tidak banyak waktu untuk bernegosiasi. Jika kesepakatan antara ketiga pihak tidak tercapai, maka pemerintah akan mengajukan rancangan legislasi.
 
Sehubungan dengan kemungkinan kenaikan suku bunga standar AS, Choi menyatakan dia telah berbicara dengan Wakil Ketua Bank Sentral AS, Stanley Fischer, serta dia merasa pihak AS akan menaikkan suku bunga standar secara perlahan.
 
Terkait kemungkinan pemberian jabatan Wakil Gubernur Bank Investasi Infrastruktur Asia(AIIB) kepada Korea Selatan, Choi mengatakan dia merasa positif atas kemungkinan tersebut, walaupun tidak bisa memastikannya.