Kemampuan berunding pemerintah Korea Selatan untuk sektor perdagangan semakin kuat sejalan dengan diloloskannya rancangan revisi undang-undang struktur pemerintah hari Kamis (20/7/2017).

Berdasarkan revisi undang-undang tersebut, pemerintah dapat mendirikan Badan Negosiasi Perdagangan di bawah Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Energi. Kepala Badan Negosiasi Perdagangan yang biasanya dijabat oleh wakil menteri sekarang diberikan kekuasaan setingkat 'menteri perdagangan' di luar negeri.

Urusan perdagangan sudah dipindahkan ke Kementerian Perindustrian dari Kementerian Luar Negeri sejak tahun 2013, dan peran Badan Negosiasi Perdagangan diperkecil. Namun dalam 5 tahun terakhir fungsi Badan Negosiasi Perdagangan dipulihkan kembali .

Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Energi baru, Paik Un-gyu, kemungkinan besar diangkat sebagai ketua Badan Perdagangan baru karena dianggap berpengalaman dalam bidang perdagangan.

Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Energi akan menyelesaikan pembentukan Badan Negosiasi Perdagangan dalam waktu dekat setelah berdiskusi dengan instansi terkait.