Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian merangkap Menteri Strategi dan Keuangan Korea Selatan, Kim Dong-yeon mengatakan bahwa penutupan tempat transaksi uang virtual juga merupakan opsi, dan akan menyediakan langkah penanganan masalah dalam waktu dekat. 

Pemerintah memandang bahwa uang virtual harus diregulasi untuk mencegah penanaman modal yang tidak rasional. Penutupan tempat transaksi masih menjadi opsi yang bisa dilaksanakan, namun perlu memeriksa secara mendalam karena setelah penutupan, berbagai masalah yang tidak diinginkan bisa muncul. 

Kim juga meminta maaf karena pemerintah tidak dapat memberi pesan yang konkret kepada masyarakat, namun pemerintah akan menyediakan langkah penanganan dalam waktu dekat. 

Kim mengatakan pemerintah harus introspeksi diri karena tidak menyediakan langkah tepat, namun ada spekulan yang tidak rasional di dalam transaksi bitcoin, dan spekulan itu adalah tanggung jawab pribadi. Hal itu dia sampaikan untuk menanggapi kritik dimana gejolak harga bitcoin menjadi tanggung jawab pemerintah.  

Sementara itu, jumlah petisi warga untuk memprotes regulasi uang virtual telah melebihi 200 ribu orang, maka pemerintah harus mengeluarkan pernyataan resmi.