Amerika Serikat mengumumkan paket sanksi baru terhadap Korea Utara pada hari Jumat (23/2/2018).
  
Tepat sebelum Presiden AS Donald Trump menyampaikan pidato dalam Konferensi Aksi Politik Konservatif di Maryland, Departemen Keuangan AS merilis daftar target sanksi Specially Designated Nationals (SDN) yang bertujuan memblokir pendanaan bagi pengembangan nuklir Korut. 
 
Sanksi tersebut menargetkan 27 perusahaan perdagangan dan pengapalan, 28 kapal dan seorang individu yang dicurigai membantu Pyongyang menghindari sanksi yang tengah berlaku. Target sanksi tersebut berlokasi atau terdaftar di berbagai negara, termasuk Korea Utara, Cina, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Panama.
 
Sanksi ini dipandang sebagai paket menyeluruh termasuk larangan maritim dan tindakan terkuat untuk menekan Korut selain aksi militer.
 
Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi itu bertujuan mengisolasi lebih jauh rezim Korut dan memajukan kampanye tekanan maksimum AS.
  
Saat berbicara dalam konferensi pers gabungan dengan PM Australia Malcolm Turnbull di Gedung Putih pada hari yang sama, Trump mengatakan bahwa dirinya akan memasuki "fase dua" jika penjatuhan sanksi tidak berhasil, tanpa menjelaskannya secara rinci.
 
Sanksi tersebut dijatuhkan bersamaan dengan kedatangan putri tertua Trump dan penasehat senior Gedung Putih Ivanka Trump di Seoul untuk menemui Presiden Moon jae-in, sekaligus memimpin delegasi AS untuk menghadiri upacara penutupan Olimpiade PyeongChang.  
 
Para analis berpendapat bahwa sanksi tersebut menunjukkan tekad kuat Presiden Trump untuk meneruskan tekanan terkuat atas Korut, di tengah menghangatnya hubungan antar-Korea dan langkah eksplorasi dialog antara Washington dan Pyongyang.