Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Kamis (26/7/18) meloloskan RUU otorisasi pertahanan yang menetapkan denuklirisasi Korea Utara yang lengkap, dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah (CVID) yang merupakan tujuan utama diplomasi AS. 

Mereka meloloskan UU Otorisasi Pertahanan Nasional John S. McCain dengan suara 359-54 dan menyetujui biaya 716 miliar dolar untuk pertahanan fiskal pada tahun 2019. 

Setelah meloloskan RUU tersebut, DPR akan mengirimkannya kepada Presiden Donald Trump untuk dilakukan penandatanganan undang-undang. 

RUU itu menyatakan bahwa program nuklir Korea Utara menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional AS serta keamanan dan stabilitas seluruh kawasan Indo-Pasifik yang mencakup Korea Selatan, Jepang dan Australia.

Kekuatan nuklir dan konvensional AS juga harus melanjutkan peran pencegahan untuk melindungi kepentingan sekutu AS di kawasan Indo-Pasifik. 

Dalam RUU tersebut, Kongres melarang penggunaan dana untuk mengurangi jumlah pasukan AS di Korea Selatan di bawah 22 ribu tanpa sertifikasi dari sekretaris pertahanan, menggarisbawahi bahwa langkah itu dibuat untuk kepentingan keamanan AS.

Menteri Pertahanan menyatakan bahwa pengurangan itu tidak secara signifikan mengurangi tingkat keamanan sekutu AS, dan akan tetap berkonsultasi dengan sekutu, termasuk Korea Selatan, mengenai masalah tersebut.