Voice of America (VOA) pada hari Kamis (6/9/18) menyatakan bahwa Kementrian Luar Negeri AS mendesak Dewan Keamanan PBB untuk melaksanakan rencana penelitian gabungan antar-Korea di bidang perkerataapian.

Seorang pejabat kementerian membuat pernyataan tersebut ketika VOA menyanyakan sikap AS pada Kementerian Unifikasi Korea Selatan yang sedang mengkaji apakah kerja sama jalur kereta api antar Korea-tidak termasuk dalam daftar sanksi PBB. 

Dia menyampaikan harapannya agar semua negara anggota PBB dapat melakukan sanksi PBB, termasuk pada barang-barang khusus yang mendapat larangan melalui sanksi resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Pejabat itu juga berharap agar semua negara dapat bertanggung jawab secara serius untuk membantu mengakhiri program nuklir dan rudal ilegal Korea Utara.

Atas pertanyaan pada keputusan Komandan Pasukan PBB yang menolak penelitian gabungan jalur rel kereta api antar-Korea, pejabat tersebut menekankan bahwa prinsip sanksi, termasuk barang-barang khusus, harus dilakukan secara penuh. 

Sanksi barang-barang khusus dari resolusi PBB merujuk pada penerapan sanksi atas sektor ekonomi tertentu di Korea Utara, seperti mineral dan tekstil yang diterapkan sejak bulan Maret 2016.