Bank Pembangunan Korea (KDB) pada minggu lalu menyatakan pihaknya telah mengambil langkah hukum atas pemisahan badan penelitian dan pengembangan GM Korea yang diloloskan dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 

Meskipun demikina, KDB sebelumnya telah mengetahui rencana pemisahan karena perusahaan induk GM pada bulan April telah menyampaikan hal tersebut kepada mereka, sebelum ada kesepakatan normalisasi pengelolaan GM Korea. 

KDB sempat memprotes hal tersebut, namun mereka tidak memasukkan rencana pemisahan dalam 17 pasal yang dapat diveto. 

Pada bulan Juli GM mengumumkan rencana pemisahan badan usaha mereka secara resmi, dimana KDB telah sembilan kali meminta data terkait kepada GM. 

Meskipun KDB menyatakan akan mengambil langkah hukum, namun pengadilan memutuskan rencana pemisahan badan usaha GM Korea tidak dapat diveto oleh KDB. 

Di sisi lain, serikat kerja GM Korea menganggap rencana pemisahan badan usaha tersebut sebagai langkah penarikan GM Korea dan mengumumkan hak mogok kerja.

Namun serikat kerja GM Korea gagal mengambil hak mogok kerja karena keputusan Komisi Tenaga Kerja Nasional yang menyatakan bahwa peristiwa kali ini bukan bagian dalam 'mogok kerja'.