Sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Kamis (15/11/18) mengadopsi resolusi yang mengecam kondisi HAM di Korea Utara dan menyerukan pertanggungjawaban negara tersebut.

Komisi Ketiga PBB yang mengawasi isu-isu kemanusiaan menyetujui dokumen tersebut dengan konsensus tanpa pemungutan suara. 

Sementara itu, Korea Selatan juga turut berpartisipasi dalam resolusi tersebut sebagai satu dari 61 sponsor.

Resolusi itu mengecam "pelanggaran yang telah lama berlangsung dan sistematis, yang tersebar dan keji" atas HAM warga Korea Utara yang dilakukan negara komunis tersebut.

Komisi tersebut mendorong Dewan Keamanan PBB untuk "mengambil tindakan yang layak untuk menjamin pertanggungjawaban", dengan mempertimbangkan menyampaikan kondisi tersebut ke Pengadilan Kriminal Internasional.

Pihaknya juga menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan lebih jauh sanksi-sanksi untuk "menargetkan secara efektif mereka yang bertanggung-jawab atas pelanggaran HAM", sebuah pernyataan yang merujuk pada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Resolusi tersebut dijadwalkan akan kembali diloloskan dalam Rapat Umum PBB bulan depan untuk 14 tahun berturut-turut.