Kantor Berita Kyodo Jepang pada hari Selasa (20/11/18) memberitakan  Komite Penghilangan Paksa (CED) dari PBB menyatakan bahwa kompensasi Jepang terhadap para korban wanita perbudakan syahwat tidak mencukupi. 

CED menyesalkan sikap pemerintah Jepang yang terus mengklaim bahwa isu wanita perbudakan syahwat telah diselesaikan sampai akhir dan tidak dapat diubah. 

Mereka menjelaskan bahwa ada kemungkinan para korban wanita perbudakan syahwat telah menjadi korban penghilangan paksa oleh negara. 

CED menyebut kompensasi dan informasi terhadap para korban tidak mencukupi, sehingga investigasi tambahan dan pengumuman informasi terkait sangat diperlukan. 

CED di bawah PBB memiliki tugas untuk memeriksa kondisi negara-negara yang mengadakan perjanjian pencegahan penghilangan paksa dan melarang penculikan warga asing oleh negara.

CED diketahui telah melakukan pemeriksaan kepada Jepang atas isu terkait pada awal bulan ini. 

Hingga saat ini, pemerintah Jepang tetap mengklaim bahwa isu wanita perbudakan syahwat telah diselesaikan sesuai kesepakatan antar-negara pada tahun 2015 dan tidak boleh diubah lagi. 

Jepang menilai pembahasan perkara yang terjadi sebelum pemberlakuan perjanjian sebagai tindakan yang tidak rasional. 

Wakil Pemerintah Jepang menyatakan pihaknya menyesal pada pandangan akhir CED yang disebut telah dikeluarkan hanya berasarkan kesalahpahaman dan tuduhan.