Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tinjauan keringanan larangan perjalanan AS atas Korea Utara dilakukan berdasarkan kebutuhan kegiatan kemanusiaan.
 
Pompeo menekankan bahwa sanksi terus berlanjut dan bersumpah meneruskan upaya menuju denuklirisasi Korut.
 
Dalam sebuah wawancara dengan Radio Publik Nasional AS yang mengudara pada hari Jumat (21/12/2018), Pompeo mengatakan bahwa telah ada “sejumlah perkembangan,” mengingatkan bahwa Korut tidak menembakkan roket atau melakukan uji coba nuklir. Ditambahkannya, jalan ke depan masih panjang, namun dirinya akan “terus bekerja untuk mewujudkan agenda Presiden.”
 
Menteri Pompeo mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berpikir bahwa isu ini mudah atau bisa diselesaikan “seperti puding instan.” Dia juga menekankan bahwa Korut belum pernah sebelumnya berada di bawah tingkatan sanksi ekonomi yang dijatuhkan pemerintahan Trump.
 
Perwakilan Khusus AS untuk Korut Stephen Biegun berada di Seoul minggu ini dan mengatakan bahwa AS akan meninjau keringanan larangan perjalanan atas Korut demi memastikan AS dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara yang serba kekurangan itu.
 
Pompeo menegaskan bahwa pernyataan itu tidak dapat diartikan sebagai konsesi ke Korut atau pertanda bahwa kampanye sanksi yang berjalan akan diringankan. Dirinya mengatakan bahwa AS sangat konsisten dengan apa yang dilakukan sebelumnya dan memastikan bahwa di saat ada “kebutuhan kemanusiaan nyata,” pihaknya tidak akan menyangkal hal itu.
 
Pompeo mengatakan bahwa terkadang seorang warga AS perlu berkunjung ke Korut untuk mewujudkan bantuan kemanusiaan, dan untuk kasus itu, Washington berkeinginan memfasilitasinya. Dia juga mengatakan bahwa dirinya “berharap pada” KTT kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.