Pemerintah Jepang hari Selasa (26/3/19) memperbolehkan penggunaan buku pelajaran SD yang memuat klaim Jepang yang lebih keras mengenai kepemilikan Pulau Dokdo.

Sepuluh dari 12 buku pelajaran ilmu sosial yang akan dipakai di SD mulai tahun depan mengandung klaim Jepang atas kepemilikan Pulau Dokdo.

Terutama pada 6 jenis buku pelajaran SD untuk kelas 5 dan 6, tertulis bahwa Pulau Dokdo sebenarnya milik Jepang tetapi Korea memilikinya secara ilegal. 

Sedangkan empat dari 6 buku pelajaran untuk 3 dan 4 menulis Pulau Dokdo dengan nama 'Takeshima'. 

Sebuah buku peta dan buku pelajaran moralitas memuat peta dan isi tentang Pulau Dokdo.

Sejumlah buku pelajaran itu pertama kali diterapkan pada pedoman pengajaran dan kurikulum yang ditetapkan pemerintah Jepang pada tahun 2017 lalu.

Selama ini, banyak buku yang sudah memuat penjelasan tentang kepemilikan Pulau Dokdo, namun buku pelajaran baru ini memperkuat penjelasan tentang kepemilikan atas Pulau Dokdo.

Pemerintah Korea Selatan memanggil Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan Yasumasa Nagamine dan memprotesnya dengan keras. Lalu menyatakan bahwa pihaknya akan menanggulangi klaim pemerintah Jepang dengan tegas.