Menteri Luar Negeri Jepang Taro Gono dalam rapat kabinet pada hari Selasa (23/4/19) melaporkan Buku Diplomasi edisi tahun 2019 yang berisi tentang memburuknya hubungan dengan Korea Selatan, beserta niatannya untuk rekonsiliasi dengan Korea Utara. 

Buku Diplomasi edisi tahun ini menggambarkan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang yang memburuk setelah Mahkamah Agung Korea Selatan pada bulan Oktober tahun lalu memutuskan bahwa perusahaan Jepang harus membayar ganti rugi terhadap para korban warga Korea yang dikerahkan paksa pada masa perang. 

Buku Diplomasi edisi tahun 2018 pernah merujuk tentang pentingnya perkembangan hubungan kedua negara yang berorientasi ke masa depan, meskipun kerap kali ada masalah yang menganggu hubungan bilateral mereka. 

Namun ungkapan seperti itu tidak lagi dimasukan ke dalam Buku Diplomasi edisi tahun ini. Diungkapkan bahwa hubungan bilateral kedua pihak tengah menghadapi situasi yang sangat sulit, karena pihak Korea Selatan mengambil serangkaian gerakan negatif, sembari menyinggung kasus antara pesawat pengintai Jepang dan kapal Korea Selatan. 

Pihak Jepang juga mengulangi tuntutan sebelumnya, bahwa pulau Dokdo diduduki secara ilegal oleh Korea Selatan, dan tengah melakukan upaya diplomatik untuk menyelesaikannya secara damai sesuai dengan hukum internasional.  

Dalam hal nuklir dan rudal Korea Utara, Jepang menghapus tulisan seperti 'meningkatkan tekanan ke tingkat maksimum'. Sebaliknya, topik 'hubungan Korea Utara dan Jepang' dihidupkan kembali setelah tiga tahun.