Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Hong Nam-ki mengadakan pembicaraan dengan Ketua Federasi Serikat Buruh Korea Kim Joo-young dan pimpinan serikat pekerja pengemudi bus di kantor pemerintah pusat Seoul pada hari Senin (13/5/19). Pembicaraan tersebut dilakukan secara tertutup selama satu jam. 

Agenda utama dalam pembicaraan kali ini adalah memutuskan pemberian dukungan keuangan oleh pemerintah atau tidak, untuk melindungi mata pencaharian pengemudi bus yang mengklaim upah mereka akan berkurang secara signifikan ketika sistem kerja 52 jam per minggu diterapkan.

Pihak serikat buruh mengklaim bahwa pemerintah pusat harus memberikan dukungan karena mereka bertanggung jawab atas kebijakan transportasi.

Namun, Menteri Pertanahan dan Transportasi Kim Hyun-mee mengatakan bahwa mogok kerja yang direncanakan serikat pengemudi bus tidak berkaitan dengan sistem kerja 52 jam. Ditambahkan pula, jika ingin melakukan perekrutan pengemudi bus, tiap pemerintah daerah harus mempertimbangkan kenaikan tarif bus.

Di tengah rencana mogok kerja oleh serikat pengemudi bus pada tanggal 15 Mei mendatang, perhatian kini tertuju pada bagaimana kedua belah pihak dapat memperkecil selisih pendapatnya.