Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mulai melakukan pembahasan hukum terkait dengan rencana Jepang menggugat soal penguatan pembatasan ekspor ke Korsel ke Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Otoritas perdagangan Korsel hari Selasa menyatakan bahwa tindakan Jepang jelas termasuk dalam pengendalian ekspor yang dilarang keras di WTO sehingga pihaknya telah memulai pembahasan hukum mengenainya.

Bagian yang sedang melakukan pembahasan hukum itu adalah bagian urusan konflik dan bagian urusan hukum dagang di Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, yang menangani pengadilan banding WTO terkait pelarangan impor hasil laut dari Fukushima.

Jepang akan membatasi ekspor bahan baku dan komponen untuk semikonduktor ke Korsel mulai tanggal 4 Juli. 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam wawancara dengan Yomiuri Shimbun hari Selasa (2/7/19) mengatakan tindakannya sesuai dengan peraturan WTO dan bukan tindakan balasan ekonomi buat Korsel.

Sedangkan pemerintah Korsel memandang tindakan Jepang itu jelas melanggar prinsip WTO terkait perdagangan bebas.

Jika perusahaan Jepang mengekspor bahan baku dan komponen semikonduktor ke Korsel, mereka harus mendapat izin pemerintah pada setiap kontrak, sehingga kemungkinan besar jumlah ekspornya akan terbatas.

Selain itu, Jepang sedang membahas kebijakan untuk memperkuat pengontrolan ekspor peralatan telekomunikasi dan bahan canggih ke Korsel. Untuk itu, Jepang diketahui menghapus Korsel dari daftar negara yang mendapat kemudahan dari peraturan valuta asing Jepang. 

Akan tetapi, masih belum jelas Jepang akan memberlakukan kebijakan tersebut, sehingga Korsel akan bersiap menaggulanginya dengan fleksibel.