Jepang mengatakan akan menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap pengiriman bahan baku produknya ke Korea Selatan pada hari Kamis (4/7/19) sesuai rencananya. 

NHK melaporkan bahwa Menteri Perdagangan dan Industri Jepang, Hiroshige Seko mengatakan kepada para wartawan bahwa Jepang sama sekali tidak berniat untuk menarik keputusannya untuk pembatasan ekspornya terhadap Korea Selatan. 

Harian Jepang Tokyo Shimbun pada Rabu (3/7/19) melansir bahwa pemerintah Jepang tengah mempertimbangkan perluasan jenis barang ekspor yang akan diperketat terhadap Korea Selatan. 
Dilaporkannya, ada kemungkinan Jepang mempertahankan kendali yang tegas mengenai ekspor material berteknologi tinggi yang dapat digunakan untuk produksi senjata. 

Kantor berita Kyoto menganalisis bahwa Tokyo berniat untuk mendorong pemerintah Seoul untuk memberikan tanggapan terhadap keputusan pengadilan negaranya yang memerintahkan perusahaan Jepang untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa di masa perang. 

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terus menekankan bahwa isu korban yang dipaksa bekerja bagi perusahaan-perusahaan Jepang selama Perang Dunia Kedua, adalah masalah perjanjian antara negara-negara, bukanlah soal sejarah. 

Dia juga mengklaim pembatasan ekspor kali ini tidak melanggar perjanjian organisasi perdagangan dunia, WTO. 

Sementara itu, harian Jepang lain, Asahi Shimbun mendesak pemerintah Tokyo harus segera menarik pembalasan ekonomi itu yang menggunakan perdagangan untuk tujuan politiknya. 

Di kancah bisnis Jepang pun, muncul seruan keras untuk meminta pemerintah melakukan pendekatan soal itu dengan hati-hati, karena perusahaan Jepang kemungkinan akan terkena dampak dari gangguan produksi Korea Selatan dari pelarangan perdagangan itu.