Pemerintah Jepang telah mulai menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap sejumlah material ekspornya yang digunakan dalam produksi semikonduktor dan ponsel pintar ke Korea Selatan, meskipun terdapat kritikan baik di dalam negeri maupun luar negeri. 

Langkah tersebut diisyaratkan sebagai tanggapan Jepang terhadap serangkaian keputusan pengadilan Korea Selatan yang memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk memberikan ganti rugi bagi korban yang dipaksa bekerja pada masa perang. 

Mulai hari Kamis (4/7/19), pemerintah Tokyo memberlakukan peraturan yang lebih keras dalam proses pengiriman tiga jenis bahan baku dari perusahaan Jepang ke perusahaan Korea Selatan. Tiga jenis material ini adalah polimida berfluorinasi yang dibutuhkan untuk papan display OLED,  fotoresis serta hidrogen fluorida yang digunakan dalam produksi semikonduktor dan display. 

Perusahaan-perusahaan Korea Selatan mengimpor sebanyak 93,7% polimida berfluorinasi dan 93,7% fotoresis produk Jepang dari total jumlah impornya, sementara hidrogen fluorida diimpor dari Jepang sebanyak 43,9%. 

Sejauh ini, perusahaan Jepang tidak menerima izin pemerintah untuk pengiriman tiga jenis material mereka ke Korea Selatan. 

Namun, pemberlakuan istimewa tersebut telah dihapuskan, dan perusahaan Jepang akan harus mendapat izin pemerintah melalui pemeriksaan yang ketat setiap kali mengekspor barang-barang itu ke Korea Selatan. 

Proses pemeriksaan itu pada dasarnya membutuhkan 90 hari, sehingga perusahaan raksasa Korea Selatan, seperti Samsung dan LG yang bergantung pada produk perusahaan Jepang, akan terkena pengaruh dalam produksi semikonduktor. 

Terlebih lagi, industri global yang memasok semikonduktor dari perusahaan Korea Selatan pun juga akan terkena pukulan.