Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebutkan masalah Korea Utara sehubungan dengan sanksi larangan ekspor sejumlah komponen semikonduktor ke Korea Selatan. 

Di dalam acara televisi BS Fuji, Abe mengatakan Jepang mengetatkan regulasi ekspor terhadap Korea Selatan karena ada isu yang tidak tepat, dan Korea Selatan harus mematuhi sanksi terhadap Korea Utara. 

Pemerintah Jepang memberi dua alasan, yaitu 'hubungan kepercayaan dengan Korea Selatan' dan 'kemunculan isu yang tidak tepat' ketika Jepang memulai sanksi ekspor terhadap Korea Selatan pada tanggal 4 Juli lalu.

Sehubungan dengan 'isu yang tidak tepat', Jepang tidak menjelaskannya secara rinci, namun isi wawacara di televisi BS Fuji tersebut mengisyaratkan bahwa sanksi kali ini berhubungan dengan Korea Utara. 

Sebelumnya, tokoh terdekat Abe, yaitu pejabat Partai Demokratik Liberal Koichi Hagiuda telah mengatakan bahwa pihaknya tidak mampu menegaskan keberadaan bahan kimia yang diekspor ke Korea Selatan. 

Menurutnya, perusahaan Korea Selatan memesan bahan terkait pembuatan gas beracun atau senjata kimia, namun tempat tujuan terakhir adalah Korea Utara. Dengan alasan keamanan nasional serupa, Jepang tengah mempertimbangkan pencabutan Korea Selatan dari daftar negara putih. 

Namun, Jepang tidak menjelaskan nama perusahaan, proses distribusi bahan yang bermasalah, dll. Akibatnya, 'desas-desus terkait Korea Utara' dalam sanksi kali ini ditafsirkan sebagai niat Jepang yang menurunkan tingkat kepercayaan pemerintah Seoul, menekan perubahan sikap Seoul, menghilangkan pandangan kritik dari media dan kancah ekonomi Jepang atas sanksi kali ini. 

PM Abe dan Partai Demokratik Liberal telah memanfaatkan sanksi ekspor terhadap Korea Selatan sebagai strategi di dalam pemilihan Majelis Tinggi Jepang tanggal 21 Juli mendatang.