Jepang mengulang lagi tuntutan adanya kemungkinan Korea Selatan melanggar sanksi pada Korea Utara, tanpa alasan konkret terkait pembatasan ekspornya ke Korea Selatan. 

Pemerintah Tokyo pun mengisyaratkan hubungan Korea Utara, terkait latar belakang untuk memperketat pengawasan ekspor atas sejumlah bahan baku teknologi tinggi ke Korea Selatan, menyusul klaim dari pejabat tinggi Partai Liberal dan Demokrat, serta Perdana Menteri Shinzo Abe. 

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yasutoshi Nishimura pada hari Senin (8/7/19) menuturkan bahwa pembatasan ekspor kali ini dilakukan karena kedua negara tidak mencapai komunikasi dan pertukaran pandangan yang secukupnya mengenai pengelolaan ekspor, setidaknya lebih dari tiga tahun terakhir. 

Namun pihak Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Tokyo menyatakan tidak ada ketentuan yang memutuskan interval diadakannya pertemuan bilateral antara Korea Selatan dan Jepang. 

Dilaporkannya, meskipun pejabat pemerintah Seoul meminta pertemuan dengan para pejabat pemerintah Tokyo untuk mendengarkan keterangan, sebagian pertemuan telah ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa pengetatan ekspor ini benar-benar adalah strategi pemilihan majelis tinggi pada tanggal 21 Juli. 

Muncul indikasi bahwa Abe berniat untuk mengumpulkan kelompok pendukung konservatif dengan memicu kekhawatiran keamanan dengan menimbulkan dugaan relevansi Korea Utara untuk meredakan kritikan pendapat masyarakat terhadap pembatasan ekspor ke Korea Selatan.