Sejalan dengan pencabutan Korea Selatan dari daftar negara putih Jepang, berbagai badan sipil di Korea Selatan memprotes keras atas langkah tersebut. 

'Gerakan Masyarakat untuk Kritik Abe' yang dibentuk dengan menggabungkan 600 unit badan sipil di Korea Selatan membuka jumpa pers di depan Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan di Seoul pada hari Jumat (2/8/19) siang dan mengkritik pemerintahan Abe. 

Pihaknya menyatakan mereka mengkritik keras ancaman dan tekanan tambahan yang dilukakan oleh Jepang kepada bangsa Korea Selatan, dan meminta Jepang untuk segera menarik langkah pembatasan perdagangan. 

Ditambahkan pula, keputusan kompensasi Jepang terhadap korban kerja paksa Korea di masa perang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Korea Selatan adalah keputusan bersejarah yang menunjukkan keadilan lewat permintaan kompensasi dari para korban terhadap tindakan kriminal nasional anti-kemanusiaan. 

Mereka juga mengklaim bahwa aksi balasan ekonomi Jepang menunjukkan niat mereka untuk mengontrol Korea Selatan sebagai mitra kelas bawah dari sisi ekonomi dan militer. 

Badan tersebut juga meminta kepada pemerintahan Moon Jae-in untuk membatalkan Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) dengan Jepang yang ditandatangani oleh pemerintahan Park Geun-hye, dan juga menetapkan pencabutan kesepakatan wanita perbudakan syahwat dengan mengembalikan dana satu miliar yen. 

Sementara itu, 'Gerakan Masyarakat untuk Kritik Abe' berencana menggelar demonstrasi lilin untuk mengkritik aksi balasan ekonomi Jepang pada hari Sabtu (3/8/19) di depan Kedutaan Besar Jepang untuk Korea Selatan.