Pemerintah Jepang tetap mengklaim bahwa pembatasan ekspor terhadap Korea Selatan dilaksanakan sebagai perubahan kebijakan dalam pengontrolan perdagangan, namun media Jepang menganalisis bahwa pembatasan itu jelas merupakan aksi balasan ekonomi.

Harian Jepang Tokyo Shimbun mengkritik bahwa para anggota Partai Demokratik Liberal Jepang yang berkuasa mulai membuat skenario terkait aksi balasan seperti penghentian pasokan hidrogen fluorida dalam waktu dua bulan setelah keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan terkait kompensasi kerja paksa perusahaan Jepang di masa perang.

Ditambahkan pula, pemerintahan Abe terus bersiap untuk menyerang Korea Selatan selama enam bulan terakhir, sehingga klaim pemerintah Jepang yang tetap membantah langkah mereka terasa tidak masuk akal. 

Harian tersebut juga berfokus pada sebuah rapat badan urusan diplomatik di Partai Demokratik Liberal yang telah digelar pada tanggal 11 Januari lalu. Para anggota yang hadir di pertemuan itu telah membahas aksi balasan yang diambil terhadap Korea Selatan. 

Menurut berita harian tersebut, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang Hiroshige Seko mengumumkan pada tanggal 8 Agustus lalu bahwa pihaknya telah mengeluarkan izin atas ekspor salah satu bahan baku terkait semikonduktor. Ditambahkan pula, menteri itu mengkritik keras pemerintah Seoul yang menganggap masalah pengontrolan ekspor Jepang sebagai aksi larangan ekspor. 

Namun, Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menyatakan pada tanggal 6 Agustus lalu, ketika ditanya mengenai buruknya hubungan saat ini dengan Korea Selatan, bahwa hal tersebut disebabkan oleh Korea Selatan yang telah melanggar perjanjian antara Korea Selatan dan Jepang di tahun 1965 secara sepihak, sehingga pernyataan itu dinilai bahwa dia mengakui pembatasan ekspor Jepang sebagai aksi balasan. 

Tokyo Shimbun menyatakan isi pernyataan pejabat utama pemerintah Jepang meliputi Menteri Seko, PM Abe, Wakil PM Taro Aso, dan lainnya yang menegaskan pembatasan ekspor Jepang sebagai aksi balasan ekonomi terhadap Korea Selatan.