Sejumlah 17 instansi pemerintah Korea Selatan tengah membahas langkah untuk menangani isu tentang status negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan pada hari Jumat (16/8/19) mengadakan rapat komite pelaksana perdagangan yang ke-14 dengan pimpinan Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Yoo Myung-hee.

Dalam rapat itu, mereka membahas tren terkait perbaikan status negara berkembang WTO dan memeriksa bagian yang akan terpengaruh di dalam negeri.

WTO memberlakukan kemudahan istimewa bagi negara berkembang agar negara-negara tersebut melibatkan diri dalam ketertiban perdagangan bebas dunia. Jika diakui sebagai negara berkembang, negara bersangkutan diberikan lebih banyak waktu untuk memenuhi perjanjian dan pembatasan dalam hal subsidi pertanian juga dilonggarkan.

Korea Selatan sempat diminta untuk mengakui sebagai negara maju pada tahun 1996, saat menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), tetapi memilih menjadi negara berkembang tanpa mendapat kemudahan bagi negara berkembang, selain untuk bidang pertanian.