Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Selasa (29/10/19) membantah laporan media Jepang bahwa Seoul dan Tokyo sedang membahas pembentukan dana kerja sama ekonomi untuk menyelesaikan perselisihan mengenai kompensasi untuk kerja paksa warga Korea di era kolonisasi Jepang.
 
Kantor Berita Jepang Kyodo melaporkan sebelumnya pada hari Senin (28/10/19) bahwa pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah mulai membahas cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan selama hampir setahun terakhir ini, dengan dana sebagai opsi yang dianggap memungkinkan.
 
Menurut laporan itu, sumber dana keuangan tersebut dapat melibatkan pemerintah serta perusahaan Korea Selatan dan Jepang.
 
Dana tersebut dilaporkan akan dijalankan dengan istilah "kerja sama ekonomi," bukan "kompensasi" bagi para korban kerja paksa, dan Tokyo tidak berniat untuk menyumbangkan dana pemerintah, sejalan dengan posisinya bahwa semua tuntutan pengaduan era kolonial telah diselesaikan sesuai perjanjian normalisasi hubungan pada tahun 1965.
 
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa tidak ada rencana seperti itu yang telah dibahas selama pembicaraan antara kedua negara.
 
Seorang pejabat kementerian tersebut mengatakan bahwa pemerintah Korea Selatan menghormati putusan pengadilan tinggi tentang masalah kerja paksa dan sedang mencari langkah-langkah yang wajar yang dapat diterima oleh para korban serta masyarakat Korea Selatan dan Jepang.