Sejumlah menteri urusan perekonomian di Korea Selatan menyampaikan pendapat negatif mereka atas tuntutan dari kejaksaan atas operator platform layanan mobilitas "Tada" dengan tuduhan menjalankan kegiatan bisnis ilegal. 

Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Korea Selatan, Hong Nam-ki, mengatakan dihadapan parlemen pada hari Rabu (30/10/19), bahwa dirinya sangat khawatir atas tuntutan terhadap "Tada" baru-baru ini yang mungkin menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan dalam pertumbuhan industri baru yang didorong oleh pemerintah ke depannya. 

Dalam hal ini, Menteri Pertanahan dan Transportasi Korea Selatan, Kim Hyun-mee, mengungkapkan penyesalan bahwa pihak kejaksaan terburu-buru dalam melayangkan dakwaan terhadap pebisnis tersebut, karena layanan "Tada" muncul dalam dukungan hangat masyarakat dan juga dinilai tinggi sebagai bisnis yang inovatif. 

Menteri Perusahaan Ventura, Usaha Menengah dan Kecil Korea Selatan, Park Young-sun, juga mengingatkan pentingnya menciptakan keharmonisan sosial ketika kejaksaan membuat keputusan.