Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB telah mengadopsi resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM oleh Korea Utara selama 18 tahun berturut-turut.
 
Dewan yang terdiri dari 47 negara anggota tersebut, meloloskan resolusi dengan konsensus tanpa suara selama sesi ke-43 di Jenewa, Swiss pada hari Senin (22/06/20).
 
Dewan tersebut mengatakan dalam resolusi itu bahwa mereka sangat prihatin dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, luas, dan meluas di Korea Utara, yang dalam banyak kasus merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
 
Resolusi yang diajukan oleh Uni Eropa itu mendesak pemimpin Korea Utara untuk mencegah dan menghentikan kejahatan terhadap HAM dan menuntut para pelaku kekerasan.
 
Resolusi itu juga mengatakan bahwa situasi HAM di Korea Utara tampaknya semakin memburuk dengan ancaman COVID-19 saat ini, sembari menekankan pentingnya bantuan pada waktu yang tepat untuk warga Korea Utara.
 
Korea Selatan tidak bergabung dengan negara-negara tersebut dalam mendukung rancangan resolusi tersebut untuk dua tahun berturut-turut.
 
Pemerintah Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya mengambil bagian dalam mengadopsi resolusi di bawah prinsip dasar bahwa mereka akan bekerja dengan komunitas internasional untuk secara praktis memperbaiki situasi di Korea Utara, tetapi tidak mendukung bersama-sama karena mempertimbangkan situasi saat ini di Semenanjung Korea.