Pemerintah Korea Selatan, partai berkuasa, Partai Demokrat Korea, dan Ikatan Dokter Korea (Korean Medical Association, KMA) telah mencapai kesepakatan pada hari Jumat (04/09/20) melalui perundingan sepanjang malam. 

KMA dan Partai Demokrat Korea telah menandatangani kesepakatan pada Jumat siang, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan antara KMA dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan pada sore harinya.

Berdasarkan dua kesepakatan tersebut, KMA dan pemerintah menghentikan pembicaraan tentang pendirian sekolah kedokteran publik dan peningkatan kuota mahasiswa kedokteran hingga kondisi COVID-19 menjadi stabil lalu akan membahasnya kembali dari awal.

Dengan demikian, KMA juga menghentikan aksi mogok kerja massal dan kembali ke rumah sakit.

Sebelumnya pada Jumat siang, KMA dan Partai Demokrat Korea menandatangani surat kesepakatan untuk membahas kembali kebijakan layanan kesehatan pemerintah.

Sembari menerima permintaan KMA, Partai Demokrat Korea berjanji akan menyediakan langkah-langkah untuk memberikan bantuan keuangan dan administrasi dalam memperbaiki kondisi kerja para dokter dengan cara membuat atau memperbaiki undang-undang.

Namun, pimpinan Komite Darurat Dokter Muda yang terdiri atas dokter magang, residen, fellow, serta mahasiswa kedokteran Korea Selatan dengan keras membantah kesepakatan tersebut.

Mereka mengklaim isi kesepakatan yang telah ditandatangani berbeda dengan isi proposal tunggal yang dikeluarkan oleh komuntas medis kemarin sehingga pihaknya tidak akan menghentikan aksi mogok kerja massal tersebut.