Korea Selatan akan mewajibkan pembelian listrik yang dihasilkan dengan bahan bakar hidrogen di pasar listrik untuk memperluas ekonomi hidrogen.

Pemerintah Korea Selatan memeriksa dan memutuskan lima hal dalam rapat komite ekonomi hidrogen ke-2 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Korea Selatan, Chung Sye-kyun pada hari Kamis (15/10/20).

Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk menerapkan sistem wajib pembangkit listrik tenaga hidrogen hingga tahun 2022. Sistem tersebut membuat pasar untuk wajib menyediakan sel bahan bakar yang terpisah dari sistem wajib penyediaan energi terbarukan yang sudah ada.

Pemerintah Korea Selatan berencana memperbaiki peraturan untuk pengembangan ekonomi hidrogen dan manajemen keamanannya serta memasukkan kewajiban penyediaan pada rencana dasar hidrogen jangka menengah dan panjang hingga tahun depan. Kemudian, pihaknya membeli listrik yang dikembangkan dari sel bahan bakar ramah lingkungan melalui lelang.

Dengan demikian, pemerintah Korea Selatan membuat target untuk menjadikan persediaan sel bahan bakar sebanyak 8GW hingga tahun 2040 dan menciptakan investasi senilai 25 triliun won dalam 20 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah Korea Selatan akan memperbaiki sistem persediaan gas alami yang berpusat pada produsen energi hidrogen dengan tujuan agar hidrogen dapat tersedia dengan ekonomis dan stabil.