Pemerintah dan parlemen Amerika Serikat (AS) mengungkapkan kekhawatiran akan kondisi hak asasi manusia (HAM) Korea Utara dan mendesak perbaikannya pada hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada tanggal 10 Desember.

Kementerian Luar Negeri AS dalam e-mail yang dikirimnya ke Radio Free Asia (RFA) pada hari Jumat (11/12/20) menyatakan pihaknya sangat mengkhawatirkan kondisi HAM Korea Utara dan sedang bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk meningkatkan akses informasi warga Korea Utara dan meningkatkan HAM mereka.

Kongres AS juga menyatakan kekhawatiran mereka. Melalui pernyataan komite diplomatik senat, mereka mengatakan bahwa kondisi COVID-19 memperburuk kondisi HAM di seluruh dunia dan mendesak Korea Utara, Iran, China, Rusia, dan beberapa negara lain untuk bertanggung jawab atas pelanggaran HAM.

Namun di tengah kritikan tersebut, Korea Utara melalui media propagandanya mengklaim bahwa mereka telah menegakkan HAM dengan sungguh-sungguh. 

Surat kabar pemerintah Korea Utara, Minju Choson juga menegaskan bahwa Korea Utara adalah negara yang melindungi dan merealisasikan HAM dengan sungguh-sungguh dengan menjunjung kebebasan demokratis dan hak-hak rakyat di tingkat tertinggi. Mereka menilai bahwa proyek restorasi daerah yang dilanda banjir merupakan tolak ukur untuk perwujudan HAM yang sebenarnya.