Institut Pengembangan Nasional Korea (Korea Development Institute, KDI) merilis laporan tentang kondisi perdagangan internasional dan strategi penanggulangan Korea Selatan di masa pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Joe Biden.

Dalam laporan tersebut, KDI menyarankan Korea Selatan untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Kemitraan Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP) dan menarik investor asing yang keluar dari China.

Seorang peneliti senior KDI, Song Yeong-gwan meringkas kebijakan perdagangan administrasi Biden sebagai multilateralisme dan kepatuhan terhadap norma-norma internasional, penguatan standar ketenagakerjaan dan lingkungan dalam perjanjian perdagangan, penguatan global value chain (GVC) yang berpusat pada AS, dan jalur garis keras terhadap China.

Ia menambahkan bahwa China dikonfirmasi telah menyeimbangkan kembali struktur ekonominya dengan berfokus pada konsumsi dan pemindahan fasilitas manufakturnya ke dalam negeri dan hal itu menjadi penyebab berkurangnya porsi China dalam GVC Asia Timur.

Bersamaan dengan itu, AS menyusun kembali GVC di bidang teknologi masa depan seperti 5G dan kecerdasan buatan.

Menurut Song, Korea Selatan harus bergabung ke dalam CPTPP di tengah kondisi tersebut dan lebih baik untuk lebih dulu bergabung daripada China.

Di tengah konflik antara AS dan China, akan ada dana investor asing yang keluar dari China sehingga harus mempersiapkan langkah untuk menarik dana tersebut ke Korea Selatan.