Sebuah harian Jepang melaporkan bahwa pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk menunda pertemuan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi dengan Duta Besar Korea Selatan untuk Jepang, Kang Chang-il yang baru ditunjuk.
 
Mengutip seorang pejabat pemerintah Jepang pada hari Rabu (20/01/21), Sankei Shimbun mengatakan langkah ini adalah tanggapan atas pelanggaran hukum internasional pemerintah Korea Selatan mengenai putusan kompensasi korban warga Korea di masa perang Jepang.
 
Menyusul putusan pengadilan tinggi Korea Selatan pada tahun 2018 yang memerintahkan perusahaan swasta Jepang untuk membayar ganti rugi kepada korban kerja paksa warga Korea, pengadilan Korea Selatan juga baru-baru ini mengeluarkan putusan bahwa pemerintah Jepang harus memberikan kompensasi kepada korban perbudakan syahwat di masa perang Jepang.
 
Jepang mengklaim bahwa semua reparasi telah dilakukan dalam perjanjian tahun 1965 yang menormalisasi hubungan bilateral dan perjanjian bilateral tahun 2015 tentang masalah perbudakan syahwat.
 
Setelah menerima surat kepercayaan dari Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in pada hari Kamis (14/01/21) lalu, Kang dijadwalkan akan mengganti jabatan tersebut pada hari Senin (25/01/21) depan. Pendahulunya, Nam Gwan-pyo telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada saat itu, Taro Kono sebelum menyerahkan surat kepercayaannya kepada kaisar Jepang pada Mei 2019.
 
Sankei juga melaporkan bahwa Tokyo ingin menunda pelantikan Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan yang baru, Koichi Aiboshi.