Pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pertemuan internasional menyarankan agar pajak digital diterapkan dengan cara yang berbeda pada bidang usaha layanan dan manufaktur.

Kementerian Strategi dan Keuangan Korea Selatan pada hari Rabu (27/01/21) menyatakan bahwa pejabat kementerian di bidang ekonomi internasional, Yoon Tae-sik telah mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan Wakil Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20.

Menurut Yoon, jika mempertimbangkan tujuan yang sebenarnya di balik pajak digital, usaha layanan digital seperti mesin pencari web dan usaha manufaktur seperti telepon pintar harus diterapkan pajak yang berbeda.

Dalam kesempatan yang sama, kementerian menyarankan perpanjangan kembali Inisiatif Penangguhan Layanan Utang (Debt Service Suspension Initiative, DSSI) agar dapat menanggulangi krisis COVID-19.

DSSI merupakan tindakan untuk menangguhkan pembayaran utang bagi 73 negara berpenghasilan rendah dan seharusnya berakhir pada Desember tahun lalu, namun telah diperpanjang sekali. 

Dengan usulan Korea Selatan tersebut, keputusan untuk memperpanjang kembali jatuh tempo DSSI yang berakhir pada bulan April akan ditetapkan.

Pertemuan itu berlangsung selama dua hari mulai tanggal 25 Januari secara virtual dan dihadiri oleh wakil menteri, gubernur bank sentral, dan pejabat-pejabat dari lembaga internasional termasuk IMF.