Kementerian Perdagangan, Perindustrian, dan Sumber Daya Korea Selatan pada hari Senin (01/02/21) mengumumkan dokumen internal tentang dugaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Korea Utara untuk menghilangkan kecurigaan seputar dokumen tersebut.

Kementerian mengatakan dalam jumpa pers bahwa pihaknya mengungkapkan dokumen tersebut setelah melewati pembahasan di kementerian, mengingat adanya kepentingan untuk mengakhiri kontroversi yang tidak diperlukan.

Kementerian kemudian menegaskan kembali bahwa dokumen tersebut baru saja meninjau beberapa ide kebijakan untuk kemungkinan proyek kerja sama ekonomi antar-Korea setelah pertemuan puncak pada April 2018. Selain itu, tidak ada tinjauan lebih lanjut dan dokumen tersebut tidak pernah diungkapkan kepada pihak luar.

Dokumen enam halaman tersebut disusun sebagai referensi internal yang mempertimbangkan kemungkinan alternatif ketika membangun PLTN di Korea Utara. Kementerian juga menyatakan bahwa dokumen itu tidak mewakili sikap resmi pemerintah Korea Selatan.

Dokumen tersebut kemudian mengusulkan tiga opsi yang memungkinkan untuk proyek tersebut.

Pengungkapan itu dilakukan di tengah kontroversi yang berkembang setelah media lokal melaporkan bahwa dokumen tentang proyek PLTN di Korea Utara termasuk di antara ratusan file komputer yang diduga dihapus oleh pejabat kementerian.