​Menteri Kesetaraan Gender dan Keluarga Korea Selatan, Chung Young-ai bertemu dengan seorang korban wanita perbudakan syahwat, nenek Lee Yong-soo menyambut Hari Gerakan Kemerdekaan 1 Maret. 

Menteri Chung berbagi pandangan dengan nenek Lee mengenai arah bisnis peringatan korban wanita perbudakan syahwat dan dukungan terhadap mereka. 

Dalam pertemuan tersebut, nenek Lee menegaskan kembali pentingnya pengajuan isu korban perbudakan syahwat perang Jepang ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice, ICJ) untuk menegaskan tanggung jawab pemerintah Jepang. 

Sehubungan dengan makalah Profesor Ramseyer, nenek Lee mengatakan bahwa ada banyak bukti bahwa pemerintah Jepang memaksa pelanggaran HAM, sehingga masalah tersebut bukan masalah yang harus ditangani oleh pemerintah Korea Selatan. 

Chung menjawab bahwa pemerintah memberikan dukungan aktif kepada proyek yang dilakukan oleh nenek Lee dan tetap berupaya untuk mengumpulkan catatan sejarah terkait korban perbudakan syahwat. 

Kementerian menyatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan para nenek korban dan menerima pandangan pakar dari ilmu terkait.