Perdana Menteri Chung Sye-kyun menegaskan kembali kebijakan zero toleransi terhadap tindakan pelanggaran hukum yang terungkap dalam penyelidikan keterlibatan karyawan Korea Land and Housing Corporation (LH) yang dikelola negara dalam kasus spekulasi tanah.

Chung menyampaikan pandangannya pada hari Rabu saat memimpin pertemuan terkait skandal ini, dengan mengatakan bahwa pemerintah akan menanggapi secara serius terkait kasus tersebut.

Perdana menteri itu juga mengatakan seluruh proses hukum seputar kasus LH harus dilakukan tanpa ada kesalahan.

Secara khusus, Chung mengatakan, kuncinya adalah komunikasi yang baik antara polisi dan jaksa, polisi bertugas dalam investigasi, sementara jaksa menangani tuntutan dan dakwaan.

Perdana menteri Chung mengatakan masyarakat menuntut pihak berwenang segera mengungkap tuduhan terbaru dan mereka yang bertanggung jawab diadili. Dia mengatakan, kewajiban pemerintah adalah memenuhi tuntutan masyarakat.