Dewan  Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikabarkan telah menyepakati pernyataan untuk mengutuk kekerasan militer Myanmar terhadap para pengunjuk rasa. Kabar ini dilaporkan oleh kantor berita Associated Press (AP) dan Agence France-Presse (AFP) pada Rabu (10/03/21) waktu setempat.  

Pernyataan ini dikabarkan telah disepakati 15 anggota DK termasuk China yang memiliki kedekatan dengan Myanmar dan diadopsi oleh ketuanya secara resmi.

Menurut laporan kedua media ini, pernyataan DK itu berbunyi bahwa Dewan Keamanan PBB dengan keras mengutuk kekerasan Myanmar terhadap pengunjuk rasa damai termasuk di dalamnya para wanita, pemuda, dan anak-anak serta mendesak militer Myanmar untuk menahan diri.

Dewan Keamanan PBB juga mendesak militer Myanmar untuk membebaskan para tokoh politik, termasuk pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi yang dikudeta pada 1 Februari lalu. Selain itu Dewan Keamanan juga menegaskan pentingnya mempertahankan sistem dan proses demokrasi, menahan kekerasan, menghargai hak asasi manusia, dan mempertahankan pemerintahan yang konstitusional.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan DK PBB yang kedua setelah pernyataan pertama yang mengungkapkan kekhawatiran pada tanggal 1 Februari lalu. 

Menurut AP, naskah pernyataan DK kedua dibuat oleh perwakilan Inggris, tapi istilah "kudeta"  dan kemungkinan sanksi terhadap Myanmar dihapus dalam pernyataan yang diadopsi karena delegasi China, Rusia, India, dan Vietnam menolaknya.

Sementara itu, Duta Besar China untuk PBB menuturkan, bahwa penting para anggota DK PBB untuk satu suara dan kini saatnya dialog diperlukan guna melonggarkan ketegangan dan memberikan jalan bagi jalur diplomasi.

Sebelumnya, utusan khusus yang dikirim Aung San Suu Kyi ke PBB, meminta lembaga dunia itu untuk mengambil tindakan yang lebih keras. 

Melalui suratnya untuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada tanggal 4 Februari, ia meminta PBB mengambil segala tindakan yang dapat digunakan Dewan Keamanan PBB.