Pemerintahan Joe Biden menunjuk Korea Utara sebagai negara yang melanggar kebebasan beragama terburuk, dan menyatakan masalah hak asasi manusia (HAM) Korea Utara akan ditangani bersama dengan masalah nuklirnya.

Direktur Kantor Kebebasan Beragama Internasional di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel Nadel, dalam konferensi bersama para jurnalis melalui telepon pada hari Rabu (12/05) waktu setempat mengatakan pemerintahan Biden berniat menangani isu HAM Korea Utara sebagai bagian dalam kebijakan diplomatik utamanya, selain masalah nuklir.

Konferensi itu dilakukan setelah Kementerian Luar Negeri AS merilis 'Laporan Kebebasan Beragama Internasional 2020'.

Nadel menegaskan, tidak ada kompromi dalam menangani isu HAM dan keamanan negara, oleh karena itu pihaknya menangani kedua isu secara bersamaan.

Diteruskannya, pemerintahan Biden mengkhawatirkan pelanggaran HAM di Korea Utara, termasuk pelanggaran kebebasan beragama, dan berupaya agar pelanggar HAM dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.