Pemerintah Korea Selatan pada hari Senin (07/06) mengumumkan cara pereformasian Perusahaan Tanah dan Perumahan Korea (LH) yang dikelola negara, yang merupakan pusat skandal spekulasi tanah.

Sebagai bagian dari langkah reformasi tersebut, Kementerian Pertanahan akan mengambil alih tugas LH untuk melakukan survei atas lokasi-lokasi perumahan umum, dan akan secara langsung menangani perencanaan lokasi perumahan baru tersebut. 

Adapun, pemerintah bertujuan untuk memangkas lebih dari 20 persen karyawan LH, atau sekitar seribu orang, dalam upaya pengefisienan organisasi.

Pemerintah juga akan menjalankan sistem pengendalian internal LH dengan kewajiban pendaftaran properti diperluas hingga mencakup seluruh karyawan dan semua karyawan dilarang membeli tanah selain untuk penggunaan sebenarnya.

Pemerintah berencana untuk segera menyelesaikan langkah-langkah tersebut setelah mengadakan rapat dengar pendapat publik yang melibatkan para ahli swasta eksternal.