Para aktivis dari badan sipil yang memprotes pembelian pesawat jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat ditahan dengan tuduhan melanggar Undang Undang Keamanan Nasional. 

Diantaranya, seorang aktivis bermarga Park yang dikonfirmasi bertemu dengan pejabat Korea Utara di Beijing, China, pada bulan Mei tahun 2017 lalu. 

Park menerima perintah dari pejabat Korea Utara untuk membentuk kelompok rahasia, kemudian membentuk sebuah komunitas bersama tiga orang lainnya pada bulan Agusutus di tahun yang sama. 

Empat orang tersebut dituduh mengirimkan laporan sebanyak 84 kali ke Korea Utara selama 4 tahun mulai bulan Juni 2017. 

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menemukan dokumen yang dikirimkan ke Korea utara tersebut dalam Memori USB yang disita dari rumah Park. 

Menurut surat perintah penangkapan, pada bulan Febuari tahun lalu menjelang pemilihan umum Korea Selatan, terdapat perintah dari Korea Utara untuk melaporkan pergerakan partai berkuasa dan oposisi. 

Satu bulan setelah menerima perintah itu, seorang pria bermarga Yun ditangkap, dan diketahui telah melaporkan hasil pertemuan dengan pejabat pemerintah daerah Chungcheong Utara. 

Menurut BIN, dokumen terkait informasi identitas pejabat partai Korea Selatan juga ditemukan. 

BIN dan pihak kepolisian juga memeriksa seroang pria bermarga Son yang pengajuan surat penangkapannya ditolak. 

Sementara itu, pihak pengacara tersangka mengatakan tidak terdapat bukti bahwa Park bertemu dengan pejabat dari Korea Utara di China.

Ditambahkan pula, dokumen dan perintah di dalam memori USB yang disita tersebut dapat dimanipulasi, dan mengatakan bahwa BIN tidak mampu membuktikan jalur penerimaan perintah dari Korea Utara. 

Dikatakan bahwa menjelang pemilihan umum yang lalu di Korea Selatan, seorang pejabat dari badan spionase Korea Utara menyampaikan perintah untuk melaporkan pergerakan tokoh-tokoh dari partai berkuasa dan oposisi di daerah Chungcheong Utara, tempat kelompok itu beraktivitas.

Kelompok itu kemudian melaporkan hasil pertemuan mereka dengan seorang pejabat yang memiliki afiliasi dengan markas besar partai berkuasa, Partai Demokrat (DP), di Provinsi Chungcheong Utara.

Para aktivis itu juga melaporkan informasi mengenai kontak, pengalaman politik, dan ideologi para anggota partai sayap kiri, Partai Minjung, atas perintah Korea Utara pada Desember 2018. Polisi baru-baru ini menginterogasi dua anggota senior partai yang telah berganti nama menjadi Partai Progresif tersebut.

Kelompok itu menghadapi tuduhan melanggar Undang-Undang Keamanan Nasional karena diduga menerima perintah dari Pyongyang dan melakukan aksi protes atas rencana Seoul untuk membawa jet tempur siluman F-35 buatan AS ke Korea Selatan.

Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk tiga dari empat aktivis tersebut karena adanya kekhawatiran akan penghancuran atau penghilangan barang bukti.