Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan pada hari Selasa (17/08) bahwa pihaknya telah menunjuk seorang personel wanita, Ryu Jae-eun, untuk menangani hukum militer dan kebijakan hak asasi manusia (HAM) untuk pertama kali dalam 40 tahun. 

Pengangkatan seorang personel wanita untuk jabatan tersebut merupakan yang pertama kali sejak tahun 1981 lalu. 

Ryu lulus dari fakultas hukum Universitas Sunggyunkwan dan menerima gelar S2 dari universitas yang sama. 

Selama 10 tahun sejak tahun 2001 lalu, dia menjabat sebagai advokat militer dan memiliki banyak pengalaman di Angkatan Udara, Kepala Staf Gabungan, dan lainnya.

Sejak tahun 2018, dia menangani pembuatan dan revisi UU di Kementerian Pertahanan, dan berupaya melakukan reformasi militer, sehingga dinilai sebagai ahli terbaik di bidang hukum militer. 

Jabatan Ryu tersebut setara dengan direktur yang menangani kebijakan HAM militer, hukum militer dan pertahanan, dan lainnya.

Akibat kematian seorang personel militer wanita di Angkatan Udara akibat mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya pada bulan Mei lalu, banyak pihak yang mengusulkan perlunya reformasi sistem hukum militer dan HAM di lingkungan militer. 

Pengangkatan direktur wanita untuk pertama kali ini dianalisis dipengaruhi oleh adanya pandangan tersebut.