Pemerintah Jepang melalui sebuah saluran diplomatik memprotes kunjungan anggota partai oposisi Korea Selatan ke Pulau Dokdo dan meminta agar hal serupa tidak terulang kembali.

Kementerian Luar Negeri Jepang dalam sebuah laporan pers hari Selasa (17/08) menyatakan bahwa anggota parlemen Korea Selatan berkunjung ke Pulau Dokdo walaupun Jepang telah memprotes dan meminta penangguhannya, sehingga Jepang kembali menyatakan protes atas hal tersebut kepada Korea Selatan.

Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania di Kementerian Luar Negeri Jepang, Takehiro Funakoshi, menyampaikan kepada konsuler Korea Selatan di Jepang agar hal serupa tidak terjadi lagi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh konsuler Jepang di Korea Selatan kepada Direktur Jenderal untuk Urusan Asia Pasifik Korea Selatan, Lee Sang-ryol.

Kementerian Luar Negeri Jepang mengulangi klaim bahwa Pulau Dokdo adalah wilayah milik Jepang dari segi sejarah maupun hukum internasional, sehingga tidak dapat menerima tindakan anggota parlemen Korea Selatan tersebut. 

Menurut Kantor Berita Kyodo, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Katsunobu Kato dalam pengarahan pers rutin hari Rabu (18/08) mengatakan bahwa pemerintah Jepang telah memprotes kepada pemerintah Korea Selatan terkait kunjungan anggota parlemen Korea Selatan, Hong Seok-jun dari Partai Kekuatan Rakyat, dan Jepang tetap akan berupaya untuk menjaga wilayah teritorial darat dan udara Jepang.