Serikat tenaga kesehatan dan medis membatalkan rencana aksi mogok kerja, lima jam sebelum pelaksanaan aksi mogok kerja yang telah dijadwalkan. 

Serikat tenaga kesehatan dan medis dan pemerintah Korea Selatan akhirnya berhasil mencapai kesepakatan, sehingga kekacauan penanganan medis, di tengah kondisi COVID-19 yang berkepanjangan, dapat dihindari.

Kesepakatan itu dicapai secara dramatis pada hari Kamis (02/09) subuh.

Pihak serikat pekerja menerima draf akhir dari pihak pemerintah berdasarkan persetujuan dari 83 persen anggotanya dalam rapat delegasi sementara tersebut.

Ketua serikat tenaga kesehatan dan medis, Na Soon-ja, mengatakan bahwa dirinya berpendapat negosiasi dengan pemerintah belum berakhir, melainkan dimulai hari ini, karena yang paling penting adalah pelaksanaan isi kesepakatan tersebut.

Isu panas dalam negosiasi serikat pekerja dan pemerintah tersebut adalah masalah penyusunan standar kriteria tenaga kerja rumah sakit khusus untuk COVID-19, rincian rencana perluasan perawatan kesehatan publik, pengesahan mengenai jumlah pasien yang ditangani oleh satu orang perawat, penambahan jumlah perawat khusus untuk pendidikan, dan kenaikan upah perawat untuk kerja malam.

Disampaikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan aksi mogok kerja dengan pertimbangan kondisi COVID-19, setelah pihak pemerintah menyatakan tekadnya untuk menerima tuntutan dari serikat pekerja tersebut.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, Kwon Deok-chul, mengatakan pihaknya bersama parlemen dan kementerian terkait akan membahas hal-hal yang telah disepakati setelah melalui 13 kali negosiasi tersebut.

Berdasarkan kesepakatan itu, pemerintah berencana akan bertanggung-jawab mengelola fasilitas medis publik di 70 wilayah di penjuru negeri dan mendirikan empat rumah sakit khusus untuk penyakit menular hingga tahun 2024.

Pemerintah juga akan menyediakan langkah-langkah untuk memperbaiki kriteria tugas dan penetapan upah perawat.

Terkait dengan kesepakatan serikat tenaga kesehatan dan medis dengan pemerintah tersebut, Perdana Menteri Kim Boo-kyum mengatakan bahwa pemerintah akan menyediakan anggaran dan sistem agar para tenaga kerja kesehatan dan medis dapat bekerja dengan memadai.

Dengan demikian, kekosongan petugas di rumah sakit tempat pasien COVID-19 dirawat dan keterlambatan tes COVID-19 pun dapat dihindari.