Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan perlu untuk mengambil posisi yang lebih fleksibel perihal pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara. 

Pernyataan tersebut dibuat sehubungan dengan pemberitaan dari sebuah media Rusia bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sedang membahas pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara dengan mempertimbangkan situasi kemanusiaan yang sulit di negara komunis itu.

Dalam pengarahan rutin pada hari Senin (6/9), juru bicara kementerian unifikasi di Seoul, Lee Jong-joo, juga mengutarakan bahwa pemerintah tidak dapat mengonfirmasi perkembangan diskusi DK PBB mengenai sanksi terhadap Korea Utara. 

Lee menambahkan bahwa terlepas dari diskusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Rusia, Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengambil poisisi untuk mendorong kerja sama kemanusiaan yang komprehensif dari sudut pandang yang lebih fleksibel mengenai sanksi terhadap Korea Utara untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di negara itu. 

Menurutnya, pemerintah Seoul secara konsisten menyatakan posisinya bahwa diperlukan peringanan sanksi di bidang infrastruktur umum untuk kereta api dan jalan raya, serta kemajuan negosiasi denuklirsasi antara Korea Utara dan Amerika Serikat. 

Sebelumnya, Kantor Berita Rusia Interfax pada hari Sabtu (04/09) waktu setempat mengutip sebuah sumber yang mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB tampak sedang membuat beberapa langkah signifikan untuk meringankan sanksi terhadap Korea Utara.