Mulai hari Kamis (11/11), perusahaan-perusahaan yang mengimpor, memproduksi atau menjual urea dan solusi cairan urea harus melaporkan pendapatan hariannya kepada pemerintah hingga siang hari di keeseokan harinya. 

Langkah ini dan langkah lainnya diterapkan dengan segera, setelah disetujui dalam rapat kabinet pada pagi hari. Dibuat oleh kementerian industri dan lingkungan, langkah tersebut bertujuan untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan kedua produk tersebut di tengah kelangkaan serius akibat pengetatan ekspor China.

Perusahaan-perusahaan juga harus melaporkan jumlah impor urea yang akan mereka datangkan dalam dua bulan ke depan. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya memperkirakan risiko pasokan dan permintaan.

Langkah-langkah tersebut akan diberlakukan hingga akhir tahun ini dan dalam periode tersebut, ekspor ure dan solusi cairan urea akan dilarang.

Pada hari Kamis (11/11), penjualan solusi cairan urea hanya akan diizinkan di stasiun pengisian bahan bakar dan jumlahnya dibatasi hingga maksimal 10 liter per kendaraan dan hingga 30 liter per truk dan peralatan konstruksi dan pertanian.

Pemerintah berencana menjatuhkan sanksi hukuman penjara maksimum 3 tahun atau denda hingga 100 juta won bagi pelanggar peraturan darurat terbaru tersebut.