Pemerintah Korea Selatna menggelar rapat pertama satuan tugas untuk menanggapi masalah pendaftaran Tambang Sado sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO oleh Jepang. 

Satuan Tugas tersebut menghadirkan 10 orang pakar di bidang hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, Warisan Dunia UNESCO, bidang sejarah khususnya kerja paksa oleh Jepang, dan lainnya.

Di dalam rapat pertama itu, satuan tugas membahas strategi secara bertahap terkait pendaftaran Tambang Sado sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO oleh Jepang serta rencana rinci yang akan dilaksanakan oleh setiap kementerian. 

Sementara itu dilaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong telah mengadakan pembicaraan melalui telepon bersama Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi pada Kamis (03/02). 

Menteri Chung menyatakan protes keras dan frustrasi mendalam mengenai langkah pemerintah Jepang yang mengabaikan sejarah yang menyakitkan terkait kerja paksa warga Joseon. 

Dia juga mendesak pemerintah Jepang untuk menaati janji pemerintah Jepang saat Pulau Hashima masuk dalam daftar Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2015 lalu. 

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Jepang Hayashi mengklaim bahwa protes pemerintah Korea Selatan tidak dapat diterima karena hal itu adalah klaim sepihak dari Korea Selatan. 

Kantor Kepresidenan Korea Selatan Cheongwadae menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lanjutan secara sistematis dan menyeluruh atas keputusan pendaftaran Tambang Sado sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO melalui kerja sama dengan dunia internasional. 

Pendaftaran Tambang Sado tersebut akan ditetapkan menjelang bulan Juni tahun depan.