Sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa untuk memajukan dialog denuklirsasi Semenanjung Korea antara Korea Utara dan Amerika Serikat (AS), diperlukan keterlibatan pejabat tingkat tertinggi, seperti presiden, dan langkah dari AS terlebih dahulu. 

Hal itu diangkat dalam sebuah laporan online yang dirilis pada hari Senin (14/02) tentang hasil simulasi negosiasi diplomatik mengenai perdamaian di Semenanjung Korea yang diselenggarakan oleh Institut Perdamaian AS, Institut Quincy, dan Institut Sejong di Korea Selatan.

Menurut laporan tersebut, untuk memajukan perdamaian dan denuklirsasi dibutuhkan intervensi pejabat tertinggi dari setiap negara yang terlibat, sehingga pihak Institut Quincy menyerukan kepemimpinan presiden untuk mengatasi kebuntuan dialog denuklirsasi antara Korea Utara dan AS. 

Laporan itu menunjukkan bahwa AS harus meninjau tawaran perdamaiannya, mengatakan bahwa AS dan Korea Utara menyampaikan kesediaan untuk membuat konsesi, namun tidak ingin membuat gerakan lebih dahulu.

Ditegaskannya, Washington harus mulai mengambil langkah-langkah untuk membangun kepercayaan dengan mempertimbangkan posisi diplomatik, militer, dan ekonomi AS. 

Laporan itu juga mendesak Seoul dan Washington untuk memperkuat koordinasi terkait kebijakan Korea Utara dan masalah aliansi utama lainnya. 

Pada bulan Oktober, simulasi negosiasi diplomatik dibuat dengan membentuk empat tim yang mewakili Korea Selatan, Korea Utara, AS, dan China. Tim tersebut masing-masing mempresentasikan posisi mereka berdasarkan tiga skenario, kemudian melakukan debat selama empat hari.