Industri semikonduktor Korea Selatan menginvestasikan 56 triliun won pada tahun ini untuk memperkuat rantai pasokan dan mempertahankan celah besar dengan pesaingnya.
Pemerintah Korea Selatan pun menyediakan dukungan bagi industri semikonduktor untuk memaksimalkan efek investasi perusahaan. Salah satu upaya dukungan pemerintah termasuk pengelolaan perguruan tinggi khusus pascasarjana dan pelatihan 1.200 orang tenaga kerja untuk bidang semikonduktor setiap tahunnya.
Pada Rabu (16/02), Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya mengadakan pertemuan promosi investasi semikonduktor di Hotel Lotte, Seoul, dan mengundang perusahaan-perusahaan semikonduktor utama.
Dalam acara itu, berdasarkan rencana investasi dari 150 perusahaan semikonduktor, Asosiasi Industri Semikonduktor Korea mengumumkan rencana investasi senilai 56,7 triliun won untuk tahun 2022.
Jumlah investasi itu meningkat 10 persen dibandingkan investasi yang telah dilakukan tahun lalu, yaitu sebanyak 51,6 triliun won.
Melihat rincian rencana investasi tahun ini, perusahaan kecil dan menengah di bidang bahan baku, komponen, dan peralatan serta manajemen menginvestasikan 1,8 triliun won, dan perusahaan kecil dan menengah di bidang sistem semikonduktor menginvestasikan 1,3 triliun won.
Perusahaan besar dan perusahaan kecil dan menengah lain akan menginvestasikan 53,6 triliun waon, tetapi jumlah investasi masing-masing perusahaan tidak diumumkan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perusahaan menyarankan beberapa hal kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing di bidang sumber daya manusia, investasi fasilitas, serta penelitian dan pengembangan.
Terkait hal itu, Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya, Moon Sung-wook, menjanjikan rencana nyata untuk pengembangan sumber daya manusia dan dukungan investasi industri semikonduktor.
Pemerintah berencana membantu investasi infrastruktur kawasan khusus semikonduktor dan menyelesaikan masalah peraturan yang menghambat investasi dengan mendirikan 'organisasi bantuan investasi semikonduktor' yang melibatkan kementerian terkait dan pemerintah daerah.