Menteri Luar Negeri Korea Selatan Chung Eui-yong menyampaikan keprihatinan atas keputusan pemerintah Jepang untuk mengajukan rekomendasi Tambang Sado yang kontroversial sebagai situs Warisan Dunia UNESCO. 

Chung membuat pernyataan tersebut dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit dengan Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay di Paris, Prancis, pada hari Selasa (22/02) waktu setempat, di sela-sela  forum tingkat menteri untuk kerja sama Indo-Pasifik.

Dalam pertemuan itu, Chung mengungkapkan keprihatinan mendalam tentang upaya Jepang tersebut, sembari menyerukan agar UNESCO memberikan dukungan dan perhatian khusus pada masalah ini dan berusaha untuk memastikan agar Jepang dengan taat menerapkan langkah-langkah lanjutan yang telah dijanjikannya pada tahun 2015 lalu. 

Tujuh tahun lalu, sejumlah situs industri di masa penjajahan Jepang dimasukan dalam daftar situs Warisan Dunia UNESCO. Saat itu, Jepang berjanji untuk mengambil langkah-langkah guna mempromosikan pemahaman tentang kerja paksa yang terjadi di masa perang untuk menghormati para korban kerja paksa, termasuk warga Korea.  

Menurut Kementerian Luar Negeri Seoul, Azoulay menanggapi dengan mengatakan bahwa UNESCO sepenuhnya memahami keprihatinan Seoul dan pihaknya akan terus berupaya untuk meminta Jepang memenuhi janji di tahun 2015 yang telah dibuat.

Sebelumnya pada 1 Februari, pemerintah Tokyo merekomendasikan Tambang Sado, yang merupakan tempat kerja paksa lebih dari 2 ribu warga Korea, untuk dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia UNESCO dengan tidak menyebut informasi mengenai masa Perang Pasifik dimana saat kerja paksa tersebut dilakukan.