Para pemimpin negara-negara kelompok G7, termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris, Prancis, dan Jerman, mengumumkan bahwa bank-bank Rusia akan diblokir dari sistem pembayaran antar-bank global SWIFT. 

Langkah ini dianggap sebagai salah satu sanksi ekonomi terberat untuk menghukum Rusia karena menginvasi Ukraina. 

Dengan langkah ini, beberapa bank Rusia sepenuhnya diblokir dari sistem keuangan internasional agar tidak dapat menggunakan sistem perdagangan dan pengiriman uang lintas batas, sehingga akan melemahkan aktivitas global bank-bank tersebut. 

Jika tindakan pembatasan terhadap Bank Sentral Rusia diterapkan, maka akses ke cadangan devisa, yang diperkirakan sekitar senilai 774 triliun won, akan terbatas, dan akan berdampak langsung pada keuangan Rusia.

Selain itu, AS dan mitranya dari negara Barat juga memutuskan untuk membatasi penerbitan paspor bagi warga Rusia yang telah menginvestasikan sejumlah uang di negara mereka.

Rencana itu bertujuan untuk mencegah warga Rusia yang sangat kaya dan memiliki hubungan dengan pemerintahan Moskow untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara-negara Barat dan mengakses sistem keuangan. 

Adapun, AS dan Albania telah meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggelar pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB guna membahas invasi Rusia ke Ukraina. 

Negara-negara Barat berupaya mendorong resolusi PBB yang mengecam serangan Rusia ke Ukraina. 

Di sisi lain, selain di Washington dan New York, Amerika Serikat, sejumlah warga Rusia di Chili, Kolombia, dan Israel, turun ke jalan untuk melakukan aksi demonstrasi atas serangan Rusia ke Ukraina.

Aksi protes terus berlanjut di seluruh dunia, termasuk aksi protes yang dilakukan di Moskow sejak 24 Februari.